RSS

Nikah Beda Agama

02 Jun

Kontroversi tentang pernikahan beda agama baru-baru ini mencuat ke publik, kenapa tidak, salah satu Doktro UIN Jakarta Dr. Siti Musdah Mulia mengulang pernyataannya. Di sebuah diskusi publik, dia mengajak masyarakat menyosialisasikan pernikahan beda agama. Dia berpendapat, bahwa pemerintah tidak perlu melarang pernikahan beda agama karena pernikahan beda agama adalah konsekuensi logis dari kebutuhan masyarakat yang plural saat ini (www.hidayatullah.com 31/03/2012).

Lebih jauh, wanita bergelar profesor doktor dari UIN itu memberi alasan: “Kalau itu keyakinan mereka dan mereka bahagia dengan pernikahan beda agama, kenapa kita jadi mempermasalahkan?”

Tentu saja argumentasi dari dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang masuk dalam buku “50 Tokoh Islam Liberal Indonesia” itu menggelikan. Bahwa, aturan Allah tentang pernikahan dia lawan dengan hanya bersandar kepada akal dan perasaan saja. Lihatlah –sekali lagi- ukuran dari wanita kontroversial itu dalam menetapkan bolehnya nikah beda agama, yaitu: 1).Pasangan tersebut yakin bahwa itu benar. 2). Pasangan tersebut merasa bahagia. 3).Hal ini sebagai konsekuensi dari masyarakat yang plural.

Konteks Syariat

Dalam konteks hukum nikah beda agama, tentu saja lebih bisa kita yakini kebenarannya jika kita mengambil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pedoman. Cermatilah fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran yang dikeluarkan pada 1/6/1980. Dalam fatwa tersebut, MUI (yang -waktu itu- diketuai Prof Dr HAMKA dengan Sekretaris Umum Drs H Kafrawi) merujuk pada QS Al-Baqarah [2]: 221, QS Al-Maaidah [5]: 5, QS Al-Mumtahanah [60]: 10, dan QS At-Tahrim [66]: 6. Fatwa itu juga merujuk sejumlah sabda Rasulullah SAW.

Isi fatwanya: Pertama, perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya. Kedua, laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Adapun tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab diakui memang terdapat perbedaan pendapat. Tetapi, setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah-nya lebih besar daripada maslahat-nya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut juga haram hukumnya.

Mari kita renungkan (sebagian) ayat-ayat yang dijadikan sandaran MUI: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS Al-Baqarah [2]: 221).

“(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS Al-Maaidah [5]: 5).

“Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (QS Al-Mumtahanah [60]: 10).

Namun, sekalipun hukum sudah jelas, enam belas tahun setelah terbitnya fatwa itu di masyarakat tetap muncul masalah, terbukti dengan terjadinya banyak pelanggaran. Maka, diterbitkanlah lagi fatwa MUI soal Prosedur Perkawinan pada 19/4/1996. Fatwa ini lahir karena MUI telah “Menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat di sekitar masalah tersebut”.

Ternyata, persoalan tentang ini terus mengemuka. Ini terlihat dengan ditetapkannya lagi Fatwa MUI (secara lebih tegas) tentang Perkawinan Beda Agama pada 28/7/2005. Bahwa: 1). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2). Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.

Apa pertimbangan Fatwa MUI bernomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama itu?

Disebutkan, bahwa 1). Belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; 2).Perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat; 3). Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan; 4).Untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah-tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Fatwa MUI tentang hukum perkawinan beda agama memang harus terus kita sebarkan. Sebab, -antara lain- karena banyak kasus pemurtadan yang terjadi karena ketidaktahuan soal hukumnya atau karena termakan oleh pendapat kalangan tertentu yang dengan cukup massif ‘berkampanye’ tentang bolehnya nikah beda agama.

Seperti apa celah pemurtadan yang kerap terjadi? Seorang laki-laki nonmuslim ‘bersedia’ masuk Islam agar ia tak terhalang (oleh hukum) untuk mengawini wanita muslimah. Tetapi, setelah maksudnya tercapai, dia lalu kembali ke agama asalnya. Bahkan itu tak cukup, karena dia pun mengajak (paksa) istri dan anak-anaknya.

Konteks Kemaslahatan

kontroversi tentang pernikahan beda agama memang bukan hal yang baru lagi, dalam konteks syariat jelas-jelas itu memang dilarang, tapi bagaimana dengan konteks kemaslahatan dan ketentraman serta hak pribadi bagi si pelaku ini? yang jelas bila kedua mempelai bisa mengkomunikasikannya dengan baik maka nikah beda agama menurut hemat penulis tidak menjadi persoalan yang perlu untuk di besar-besarkan, selama si pelaku mampu menjaga keharmonisan keluarga tersebut, contoh yang sudah terjadi yakni pernikahan Lidya Kando dengan Jamal Mirdad bagaimana hubungan keluarganya saat ini? itu termasuk contoh kecil

sehingga apa yang dikatakan oleh Dr. Siti Musdah Mulia yang mendasarkan pada aspek 1).Pasangan tersebut yakin bahwa itu benar. 2). Pasangan tersebut merasa bahagia. 3).Hal ini sebagai konsekuensi dari masyarakat yang plural. menurut penulis itu bukan melegalkan, tetapi sebuah opini tentang persoalan pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia, seperti halnya tentang agama orang bebas untuk memilih, memilah dan meyakini apa yang menjadi keyakinannya, yang terpenting adalah tidak ada unsur paksaan dalam urusan tersebut. pemerintah seharusnya mengayomi terhadap kebebasan beragama di indonesia, bukan malah mengekang apalagi ada unsur memaksakan pendapat.

Referensi:

Anwar Djailani dosen STAIL Pesantren Hidayatullah Surabaya

www.hidayatullah.com 31/3/2012

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 2, 2012 in Opini

 

Tag: ,

7 responses to “Nikah Beda Agama

  1. bocah angon

    Juni 16, 2012 at 7:25 am

    wah kelewat pinter iku kang??? kalo gak mau pake aturan agama sekalian saja jadi atheis…

     
    • hamam burhanuddin

      Juni 30, 2012 at 4:54 am

      bocah angon: ini persoalan kaum minoritas,katanya hidup di negara demokrasi, bebas berpendapat mengeluarkan aspirasi, bukanya begitu mas?

       
  2. tambod

    Mei 24, 2013 at 12:16 am

    wah ngaak fair ini gan dibahasnya cuma dari satu sudut pandang

     
  3. Dan

    Juni 10, 2014 at 9:25 am

    Assalamu’alaikum wr.wb.

    Maaf ustad, saya mau bertanya.
    Saya laki-laki beragama nasrani, akan menikahi perempuan muslim. Keinginan saya nanti ingin menjalani kehidupan rumah tangga dengan 1 agama. Masalahnya Ustad dari dulu saya selalu beri kebebasan kepada calon istri saya ini untuk mencari laki-laki muslim, sedangkan saya sudah niatkan memang tidak menikah. memang sudah nasib cinta tidak sesuai keinginan. Tapi seiring berjalannya waktu calon istri saya ini kembali & lebih memilih saya sebagai calon suaminya. Kata calon istri saya, dia tidak mau ikut umroh ataupun jadi hajjah karena tidak mau menyakiti hati keluarganya bila nanti pindah agama & tetap menunggu kepastian kami. Menurut pengalaman saya hidup pak ustad, di daerah saya beberapa perempuan nasrani menikah dengan laki-laki muslim ikut suaminya jadi islam. Dalam kasus saya ini, adil apa tidak jika saya meminta calon istri saya masuk kristen, karena saya yang akan jadi kepala rumah tangga. Dalam Alquran seorang nasrani disebut ahli kitab, saya juga pernah baca bahwa diijinkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki dari nasrani-Ahli kitab. Pak Ustad percaya apa tidak dengan pernyataan jika kita setuju menerima seorang perempuan nasrani masuk islam & mendukungnya karena mualaf. Apakah tidak adil juga jika jika kita tidak menghujat orang yang murtad karena pilihan hidupnya. Bagaimana pendapat Pak Ustad dengan tulisan ini “Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat pribadi” jadi jika mualaf atau murtad adalah hak manusia itu sendiri. Saya menghargai Islam tapi saya hidup di negara yang hanya mengizinkan pernikahan satu agama. Sudah saatnya kita bisa saling toleransi & saling menghargai. Terima kasih.

     
  4. Dan

    September 6, 2014 at 2:04 am

    Saya memohon kepada Hakim MK agar menolak permohonan Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata dan Anbar Jayadi serta Luthfi‎ Sahputra yang meminta untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur syarat pernikahan seagama. Alasan 1). Tidak ada satu agama pun yang menganjurkan pernikahan beda agama. 2). Orangtua akan jadi korban pertama ketika pernikahan beda agama ini dipaksakan, banyak yang sakit hati. 3). Sungguh tersiksa anak-anak dari hasil pernikahan beda agama karena sampai umur 17 tahun anak-anak itu tidak punya agama yang jelas merayakan semua hari raya, melaksanakan semua ibadah, misalnya 5X sehari sholat tapi minggu ikut ibadah di gereja. 4). Banyak contoh yang melaksanakan pernikahan beda agama ujung-ujungnya cerai. 5). Menurut saya pernikahan beda agama mencemarkan ke sakralan pernikahan secara agama & negara. 6). Pernikahan beda agama hanya berdasarkan nafsu duniawi bukankah pernikahan itu juga hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa bukan sekedar dapat surat nikah/akte nikah, atau pernikahan bisa disebut ibadah apakah layak ibadah yang disakralkan agama yaitu pernikahan tapi tujuan ibadahnya kepada pasangan beda agama. 7). Kepada Sarjana Hukum yang punya ilmu tinggi 5 orang tersebut tolong juga pikirkan nasib mental & lingkungan anak-anak hasil pernikahan beda agama, kehidupan sosialnya akan banyak mengalami pergunjingan, akan banyak tekan & ejekan yang dihadapi anak yang punya 2 agama, secara sikis mental anak-anak hasil pernikahan beda agama akan tertekan, sedangkan kita mengetahui agama adalah dasar pijakan kita dalam hidup bagaimana orang bisa berdiri di atas dua perahu, tolong jawab 5 sarjana hukum yang pintar-pintar, anda hanya akan merusak kehidupan yang sudah teratur & paling cocok diterapkan di Indonesia. Pernikahan beda agama hanya cocok diterapkan di USA, Negara-negara Barat, karena di negara-negara barat kesadaran akan sangsi sosial cukup rendah buktinya banyak pasangan di USA yang bebas tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan & punya anak dari hasil perkawinan versi binatang tanpa harus menikah, bagi anda yang tetap memaksakan pernikahan beda agama dipaksakan diterapkan di Indonesia saya juga mohon kepada Hakim Konstitusi agar memberikan kemudahan urusan administrasi kepada pasangan muda yang menikah beda agama untuk pindah kewarganegaraan ke negara-negara yang mengizinkan pernikahan beda agama. Terima kasih ^^

     
  5. Riza Ekaputri (@rieonew)

    September 6, 2014 at 6:01 pm

    negara menyatakan kebebasan beragama bagi setiap rakyat. kebebasan agama ini berarti setiap umat bebas melakukan kewajiban agamanya. namun jika pemerintah pada akhirnya melegalkan pernikahan beda agama, maka pemerintah dengan sendirinya telah menodai Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”).
    karena dengan melegalkan nikah beda agama pemerintah sama saja menodai agama islam . karena dengan sangat jelas agama islam melarang pernikahan beda agama. jika nikah beda agama dilegalkan agama islam ternodai, pemerintah berarti juga telah menodai kebebasan beragama umat islam. mohon dicermati makna kebebasan beragama. jangan hanya melihat dari individu masing-masing.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: